Reses Anggota DPRD Bukittinggi Dapil Mandiangin Koto Selayan

Bukittinggi, BDI — Enam anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Daerah Pemilihan Mandiangin Koto Selayan (MKS) menggelar kegiatan reses dalam rangka Masa Sidang III Tahun 2024/2025 pada Jumat (1/8), bertempat di halaman Kantor Camat MKS. Reses ini menjadi forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam aspirasi terkait layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta pembaruan data kesejahteraan sosial.

Hadir dalam kegiatan ini enam wakil rakyat dari Dapil MKS:

Yundri Refno Putra, S.T. (Fraksi Gerindra)

Neni Anita, S.H. (Fraksi NasDem)

Berliana Betris, S.IP. (Fraksi Golkar)

Dede Suriady Harahap (Fraksi PAN)

Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm. (Fraksi PKS)

Dedi Fatria, S.H., M.H. (Fraksi PPP)

Kegiatan ini berlangsung dengan kuota undangan terbatas, menyesuaikan dengan kapasitas halaman kantor camat. Meskipun demikian, sesi tanya jawab berlangsung aktif, mencerminkan antusiasme warga untuk menyampaikan keluhan dan harapan kepada wakilnya di DPRD.

Aspirasi Warga: PPDB, BPJS, dan DTKS Baru

Beberapa hal yang menjadi sorotan utama warga di antaranya:

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Warga meminta agar alur dan aturan PPDB disosialisasikan secara luas dan berkelanjutan, terutama mengenai zonasi dan daya tampung sekolah negeri. Banyak masyarakat merasa belum memahami regulasi terbaru.

Pelayanan Kesehatan Melalui BPJS
Masyarakat juga berharap adanya pendampingan informasi terhadap layanan BPJS, termasuk prosedur klaim dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mereka menilai pentingnya sosialisasi apabila terdapat kebijakan atau aturan baru.

Perubahan Nama dan Mekanisme DTKS
Isu lain yang mengemuka adalah tentang pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Banyak warga yang belum mengetahui istilah “DTKS baru” dan mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan resmi saat nama mereka tidak lagi tercantum.

Komitmen Dewan Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan diteruskan kepada OPD terkait melalui rapat kerja atau saluran formal lainnya. Wakil rakyat juga berkomitmen memperjuangkan agar proses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial semakin transparan dan inklusif.

Reses ini menjadi pengingat bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan riil warga. (Toepan)